Minggu, 08 Juli 2018

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Desain Interior


Interior Design menurut International Interior Design Association (IIDA) adalah sebagai berikut.

Interior design is a multi-faceted profession in which creative and technical solutions are applied within a structure to achieve a built interior environment. These solutions are functional, enhance the quality of life and culture of the occupants and are aesthetically attractive.

Secara umum dikatakan bahwa Desain Interior adalah suatu profesi yang mengaplikasikan solusi kreatif dan teknis dalam suatu struktur untuk menghasilkan lingkungan interior yang dibangun. Solusi ini bersifat fungsional, meningkatkan kualitas hidup dan budaya penghuninya serta menarik dari sisi estetika.

Jadi, Desain Interior adalah sebutan untuk profesi yang dilakukan oleh seseorang yang disebut Praktisi Desain Interior atau umumnya disebut sebagai Pendesain. Proses Desain Interior menggunakan metodologi yang sistematis dan terkoordinasi, termasuk penelitian, analisis dan integrasi pengetahuan ke dalam proses kreatif, agar memenuhi keinginan dan kebutuhan klien untuk menghasilkan suatu interior ruang yang sesuai dengan tujuan penggunaan ruang. 

Pertanyaan penting yang bisa kita ajukan di sini adalah, “Perlindungan kekayaan intelektual apa yang dapat diterapkan pada karya dari Desain Interior?”

Jika kita melihat definisi di atas, maka yang terbayang oleh kita mungkin adalah suatu ruangan yang indah adalah sebagai karya desain interior. Itu betul. Akan tetapi, dalam perlindungan kekayaan intelektual, kita harus melihat asal-usul dari karya yang dihasilkan.

Sebuah Desain Interior, setelah melalui proses yang panjang, akan menghasilkan suatu gambar yang lengkap dengan perhitungan-perhitungan dan penjelasan-penjelasan detail. Perlindungan hak cipta diberikan terhadap gambar, sketsa, beserta spesifikasi gambar tersebut. Sedangkan ide dari desain itu sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dilindungi dengan perlindungan hak cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) tidak spesifik mengatur tentang perlindungan hak cipta atas desain interior. Berbeda halnya dengan karya arsitektur yang secara khusus telah masuk di dalam bentuk ciptaan yang dilindungi. Akan tetapi, gambar yang dihasilkan oleh Pendesain, masuk dalam kategori perlindungan hak cipta. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f  UU Hak Cipta:

Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Dalam suatu desain interior, dihasilkan pula barang-barang seperti furniture atau perabot yang dibutuhkan untuk melengkapi desain tersebut. Untuk barang-barang desain industri yang memenuhi syarat kebaruan, perlindungannya masuk dalam kategori desain industri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri (“UU Desain Industri”), yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.


Tentu saja gambar dari karya desain interior yang Anda hasilkan dapat dicatatkan hak ciptanya dan barang-barang hasil desain industri dapat didaftarkan hak desain industrinya kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Apabila ada pihak lain yang terbukti melakukan penggandaan ciptaan Desain Interior, Anda tentu saja berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau melakukan tuntutan pidana.

Begitu pula dengan perlindungan desain industrinya, Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan(-perbuatan) tersebut berupa gugatan ganti rugi dan melakukan tuntutan pidana.

Mari Lindungi karya desain interior anda dengan mendaftarkan hak yang dibutuhkan. Nah kalau anda ingin hemat waktu dan tenaga dalam mengurus hal ini, tinggal klik dan konsultasikan dengan kami di www.kontrakhukum.com untuk jasa pendampingan kebutuhan hukum badan usaha anda secara online. Praktis, aman dan nyaman! 

Salam hangat,

www.kontrakhukum.com
PT Teras Perjanjian Digital
Jl. Raden Saleh Raya No. 46A, Cikini, Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia
email: info@kontrakhukum.com
Telephone:
0858.858.10545 (WA)
0822.692.67828

Twitter  : @kontrakhukum
FB  : fb.com/kontrakhukum
IG  : kontrakhukum
Linkedin : PT. Teras Perjanjian Digital

Kamis, 03 Mei 2018

Mengenal Lebih Jauh Tentang Paten

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Sedangkan untuk setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana (Pasal 6 UUP).

Untuk membedakan antara Paten dengan Paten Sederhana, terlebih dahulu kita harus membahas mengenai apa yang dimaksud dengan invensi.
 
Pasal 1 ayat (2) UUP menyatakan yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk, proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Lalu ada yang namanya Paten Sederhana. Dalam Undang-undang ini objek Paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi padahal-hal yang bersifat kasat mata (tangible), bukan yang tidak kasatmata (intangible). Di beberapa negara, seperti di Jepang, Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand, pengertian Paten Sederhana disebut utility model, petty patent, atau simple patent, yang khusus ditujukan untuk benda (article) atau alat (device).

Berbeda dari Undang-undang Paten-lama, dalam Undang-undang ini perlindungan Paten Sederhana dimulai sejak Tanggal Penerimaan karena Paten Sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah menjadi diumumkan. Permohonan Paten Sederhana diumumkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya Permohonan atas suatu Invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut, dokumen Permohonan yang telah diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen pembanding, jika diperlukan dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan Invensi.

Di samping itu, konsep perlindungan bagi Paten Sederhana yang diubah menjadi sejak Tanggal Penerimaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Paten Sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat diajukan setelah Paten Sederhana diberikan. Sifat baru dari Paten Sederhana dalam Undang-undang Paten-lama tidak begitu jelas. Dalam Undang-undang ini ditegaskan kebaruan bersifat universal. Di samping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-undang Paten-lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi peniruan Invensi dari luar negeri untuk dimintakan Paten Sederhana. Jangka waktu pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana yang semula sama dengan Paten, yakni dari 36 (tiga puluh enam) bulan diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Hal itu dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep Paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Jadi apa perbedaan mendasar antara Paten dengan Paten Sederhana? Paten dapat mencakup invensi yang lebih luas yaitu proses (aktifitas) dan produk (alat, sistem, komposisi) sedangkan Paten Sederhana hanya mencakup obyek alat atau kegunaan suatu barang atau benda. Lalu, progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten. Maksimum perlindungan Paten Sederhana lebih pendek daripada maksimum perlindungan Paten. Perlindungan untuk Paten Sederhana sesuai dengan Pasal 9 UUP adalah selama 10 tahun terhitung dari Tanggal Penerimaan, sedangkan Paten dilindungi 20 tahun sejak Tanggal Penerimaan. (Pasal 8 ayat (1) UUP).

 Paten Sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib sebagaimana terdapat dalam Pasal 107 UUP (lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Ditjen HKI atas dasar permohonan dan biaya tertentu sehingga pihak lain dapat melaksanakan hak tersebut karena pemegang hak tidak melaksanakan haknya selama 3 tahun berturut-turut) sedangkan Paten dapat dikenai lisensi wajib. Klaim Paten Sederhana dibatasi dengan satu klaim independen, sedangkan Paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.

Hak paten berlaku teritorial. Secara umum, hak eksklusif ini hanya berlaku di negara atau wilayah di mana paten telah diajukan dan diberikan, sesuai dengan hukum negara atau wilayah yang bersangkutan.

Paris Convention menerapkan prinsip ‘national treatment’ sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.
  
Pasal 16 ayat (1) huruf a UUP menyatakan bahwa:

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a)    Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (6) UUP yang dimaksud dengan Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

Suatu paten yang telah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang lagi sesuai dengan Pasal
8 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (“UUP”) sebagai berikut :

Pasal 8 (1)   Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Jika masa perlindungan hak paten telah berakhir, maka suatu invensi akan menjadi public domain sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya secara bebas. Aturan mengenai masa berlaku hak paten dimaksudkan agar tidak ada pihak yang secara terus menerus dapat mengontrol seluruh industri sehingga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat dan sistem perdagangan.

Lindungi invensi anda dengan mendaftarkan hak paten yang dibutuhkan. Nah kalau anda ingin hemat waktu dan tenaga dalam mengurus hal ini, tinggal klik dan konsultasikan dengan kami di www.kontrakhukum.com untuk jasa pendampingan kebutuhan hukum badan usaha anda secara online. Praktis, aman dan nyaman! 

Salam hangat,
Dwinta, S. H.
www.kontrakhukum.com
PT Teras Perjanjian Digital
Jl. Raden Saleh Raya No. 46A, Cikini, Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia
email: info@kontrakhukum.com
Telephone:
0858.858.10545 (WA)
0822.692.67828

Twitter  : @kontrakhukum
FB  : fb.com/kontrakhukum
IG  : kontrakhukum
Linkedin : PT. Teras Perjanjian Digital

Minggu, 22 April 2018

Izin Mendirikan Usaha Food Truck



Jasa makanan dan minuman merupakan salah satu usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (“Permen Pariwisata 18/2016”), yang meliputi jenis usaha: restoran; rumah makan; bar/rumah minum; kafe; jasa boga; dan pusat penjualan makanan. Gubernur, Bupati/Walikota dapat menetapkan jenis usaha dan subjenis usaha lainnya untuk setiap bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Permen Pariwisata 18/2016 tidak disebutkan secara eksplisit mengenai gerai atau toko makanan yang dijual dalam kendaraan seperti food truck. Namun, kami berpandangan bahwa gerai atau toko makanan yang dijual dalam kendaraan seperti food truck termasuk kategori usaha pariwisata jasa makanan dan minuman dengan memperhatikan peraturan daerah yang berlaku.
Nah sebagai contoh untuk wilayah DKI Jakarta, kegiatan usaha food truck merupakan kategori Restoran Bergerak yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (“Pergub DKI Jakarta 133/2012”) dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Restoran Bergerak (“Pergub DKI Jakarta 13/2017”). Pasal 1 angka 11 Pergub DKI Jakarta 13/2017 memberikan definisi Restoran Bergerak sebagai berikut:
"Restoran Bergerak adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang menggunakan kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha dan dilakukan secara berpindah-pindah lokasi."
Kriteria Restoran Bergerak meliputi beroda empat atau lebih; memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta mendapatkan tanda uji kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang; memiliki ruang tempat usaha yang nyaman dan terpisah dari ruang pengemudi; memiliki sistem navigasi kendaraan dengan menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS); Fasilitas deteksi kebakaran dan alat api; dan Fasilitas dasar.
Restoran Bergerak ini dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum yang memiliki Tanda Daftar Restoran Bergerak (“TDRB”) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. TDRB adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuktikan bahwa usaha Restoran Bergerak yang dilakukan pengusaha Restoran Bergerak telah tercantum di dalam Daftar Usaha Restoran Bergerak.
Yang dimaksud dengan badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang memiliki karakteristik pemisahan harta kekayaan antara pemilik dan kekayaan badan usaha tersebut, sehingga pemilik hanya memiliki tanggungjawab sebatas harta yang dimilikinya.
Untuk memperoleh TDRB diajukan ke permohonan tertulis kepada Gubernur up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kepala DPMPTSP) dengan menyediakan persyaratan sebagai berikut:
A. Persyaratan dasar;
B.surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp 6  ribu dari pimpinan badan usaha yang menyatakan bahwa :
1.kesanggupan menjaga kebersihan lokasi usaha dan lingkungan sekitar;
2.kesanggupan menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi usaha;
3.kesanggupan menjaga kebersihan, kesehatan, kelayakan bahan baku, peralatan dan prasarana yang digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan dan menyajikan makanan dan/atau minuman;
4.kesanggupan menyimpan kendaraan Restoran Bergerak pada lokasi yang aman dan tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
5.kesanggupan menggunakan sistem navigasi kendaraan dengan menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) yang terpasang pada kendaraan yang digunakan sebagai Restoran Bergerak.
C.fotokopi dokumen kepemilikan Kendaraan Bermotor Khusus berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) atas Kendaraan Bermotor Khusus yang digunakan sebagai tempat usaha;
D.daftar nama pengemudi beserta fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM);
E.proposal rencana usaha Restoran Bergerak sekurang-kurangnya berisi :
1.rencana pengelolaan usaha;
2.foto berwarna dari Kendaraan Bermotor Khusus yang digunakan sebagai tempat usaha dalam ukuran 4R dari tampak depan, kiri dan kanan serta dalam kendaraan Restoran Bergerak;
3.persetujuan tertulis dari pengelola atau pemilik lokasi tempat Restoran Bergerak beroperasi;
4.denah rute dan titik lokasi pemberhentian yang direncanakan menjadi tempat operasi Restoran Bergerak;
5.jenis makanan/minuman yang dijual (daftar menu);
6.segmentasi pasar dan keunikan usaha;
7.sumber daya manusia yang mengoperasikan Restoran Bergerak;
8.daftar fasilitas dan peralatan yang dipergunakan dalam pengolahan makanan/minuman, penyimpanan air bersih, penyimpanan dan pengelolaan sampah/air kotor; dan
9.daftar fasilitas penanggulangan kebakaran.
F.fotokopi sertifikat laik sehat bagi Restoran Bergerak jenis A; dan
G.fotokopi bukti pembayaran pajak reklame, bagi Restoran Bergerak yang memasang stiker reklame pada kendaraannya.
Persyaratan TDRB (Mobile Restaurant / Food Truck) lebih lanjut, Anda dapat juga melihat di laman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.
Nah kalau anda ingin hemat waktu dan tenaga dalam mengurus pendaftaran badan usaha anda ini, bisa tinggal klik dan konsultasikan dengan kami di www.kontrakhukum.com untuk jasa pendampingan kebutuhan hukum badan usaha anda secara online. Praktis, aman dan nyaman! 

Salam hangat,
Dwinta, S. H.
www.kontrakhukum.com
PT Teras Perjanjian Digital
Jl. Raden Saleh Raya No. 46A, Cikini, Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia
email: info@kontrakhukum.com
Telephone:
0858.858.10545 (WA)
0822.692.67828

Twitter  : @kontrakhukum
FB  : fb.com/kontrakhukum
IG  : kontrakhukum
Linkedin : PT. Teras Perjanjian Digital

Selasa, 17 April 2018

Prosedur Penanaman Modal Asing di Bidang Restoran



            Budi dan Danny adalah roommate saat mereka berdua sama-sama belajar di sekolah memasak di Lyon, Perancis. Budi adalah orang Jawa asli, dan Danny adalah orang Belanda. Menjelang kelulusan, tercetus ide untuk membuka usaha bersama berupa restoran di Bali. Lalu, kira-kira bagaimana ya prosedur Danny untuk bisa ikut bersama Budi mendirikan usaha tersebut?

Bentuk kerja sama usaha yang akan didirikan oleh warga negara Indonesia (“WNI”) dan warga negara asing (“WNA”) di Indonesia  bergantung  pada seberapa besar kegiatan usaha yang akan dilakukan. Apabila dalam pendirian usaha membutuhkan modal yang besar, maka WNA dan WNI dalam hal ini akan melakukan Penanaman Modal Asing (‘PMA”) sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”), yaitu :
“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Dalam mendirikan badan usaha yang bermitra dengan WNA, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1.      WNA dan WNI menandatangani perjanjian joint venture (usaha patungan);
2.      Setelah menandatangani perjanjian joint venture, WNA dan WNI membentuk suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik  Indonesia. (Pasal 5 ayat [2] UU 25/2007);
3.      Mengajukan permohonan pendaftaran PMA kepada BKPM.

Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam pendirian PT dilakukan dengan “Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT” (Pasal 5 ayat [3] UU 25/2007). Adapun pendirian PT PMA wajib untuk memperhatikan daftar negative investasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 36/2010”).

Berdasarkan Perpres 36/2010, bidang usaha dalam hal ini restoran, terbuka untuk penanam modal asing (WNA) dengan komposisi maksimal pemilikan saham oleh WNA adalah sebesar 51% (lima puluh satu persen).

Setiap Perusahaan PMA yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia wajib untuk mendaftarkan PT PMA yang didirikannya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) sebelum PT PMA berstatus Badan Hukum atau sesudah berstatus badan hukum (Pasal 16 ayat [1] Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal - “Perka BKPM 12/2009”).

Apabila PT PMA yang didirikan ingin mendapatkan fasilitas penanaman modal, selain permohonan pendaftaran PT PMA juga harus mengajukan permohonan pendaftaran Izin Prinsip ke BKPM (Pasal 17 ayat [2] Perka BKPM 12/2009).

Dengan asumsi bahwa yang dimaksud dalam sistem hukum adalah pilihan hukum, maka WNI dapat menggunakan sistem hukum yang diatur di Republik Indonesia sehubungan dengan domisili perjanjian joint venture dilakukan dan/atau tempat badan hukum PT didirikan.

WNA dapat memperoleh jabatan sebagai tenaga ahli di dalam PT PMA. Hal ini didasari atas kewajiban Perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia untuk mengutamakan tenaga kerja Indonesia (Pasal 10 ayat (1) jo ayat (2) UU 25/2007). Sehingga keharusan untuk memberikan pekerjaan/jabatan kepada WNA bergantung pada posisi yang akan diberikan kepada WNA tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 46 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) jo Pasal 5 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (“Kepres 75/1995”), terdapat laragan bagi WNA untuk memperoleh jabatan di bidang personalia dan jabatan-jabatan tertentu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya PT PMA wajib untuk mengutamakan memperkerjakan tenaga kerja Indonesia, namun apabila posisi tersebut belum dapat dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia (dengan syarat jabatan tersebut tidak dilarang bagi WNA), maka PT PMA  dapat memperkerjakan WNA tersebut.

Jika PT PMA akan memperkerjakan WNA, maka harus memperhatikan peraturan tata cara memperkerjakan tenaga kerja asing yaitu Perusahaan Jasa Patungan harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). WNA yang berkerja di Perusahaan Jasa Patungan wajib untuk memperoleh Visa Tinggal Terbatas untuk bekerja di Indonesia.

Nah sebenarnya Budi dan Danny bisa tinggal klik dan konsultasikan dengan kami di www.kontrakhukum.com untuk jasa pendampingan kebutuhan hukum badan usaha mereka secara online. Mereka tidak perlu susah-susah bolak-balik Bali-Perancis untuk mengurus pendaftaran badan usahanya. Tinggal menunggu wisuda dengan tenang sambil mempersiapkan kebutuhan hukum usaha mereka. Lalu saat lulus, usaha tinggal dijalankan. Efisien kan?

Sampai jumpa di www.kontrakhukum.com.

Salam hangat,
Dwinta, S. H.
www.kontrakhukum.com
PT Teras Perjanjian Digital
Jl. Raden Saleh Raya No. 46A, Cikini, Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia
email: info@kontrakhukum.com
Telephone:
0858.858.10545 (WA)
0822.692.67828

Twitter  : @kontrakhukum
FB  : fb.com/kontrakhukum
IG  : kontrakhukum
Linkedin : PT. Teras Perjanjian Digital

Apa Bentuk Badan Usaha yang Cocok Untuk Industri Pangan dengan Olahan Modal Terbatas?


Sedang mencari tahu soal bentuk usaha yang paling cocok untuk anda? Nah, bagaimana kalau membuka usaha dalam bidang makanan. Toh, masyarakat akan selalu membutuhkan makanan, balik modalnya pun terhitung cepat. Misalkan modal anda yang milik terbatas, yaitu berkisar di bawah Rp 100.000.000,- dan anda pun kebingungan untuk memulai. Apa bentuk badan usaha untuk calon pabrik anda ini ya? Haruskah dalam bentuk Usaha Dagang? Firma atau PT? Nah, mari kita bedah pelan-pelan mengenai hal ini ya.

Pertama, kita cari tahu soal bentuk usaha terkait jumlah modal yang anda punya. Untuk pendirian Badan Usaha dalam bentuk UD/PD (Usaha Dagang/Perusahaan Dagang), Firma atau CV tidak diatur mengenai minimum modal yang diharuskan. Namun, untuk pendirian Perseroan Terbatas disyaratkan untuk memiliki minimum modal dasar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

Adapun Klasifikasi dari badan usaha kami uraikan sebagai berikut:

A.     Badan Usaha berbentuk Badan Hukum
Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.
Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas (“PT”)
-   Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU No. 40/2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT;
-   Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya;
-   Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.

B.      Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum
Lain halnya dengan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan Badan usaha dengan kekayaan pemiliknya.
Badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari :
(1)     Persekutuan Perdata
-      Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya;
-      Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.
(2)     Firma
-      Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama;
-      Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.
(3)     Persekutuan Komanditer (CV)
-      Terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif/komanditer.
-      Pesero Aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV.  

Apabila PD/UD akan "diubah" dengan badan usaha lainnya, maka PD/UD tersebut harus dibubarkan serta izin yang dimiliki oleh PD/UD tersebut akan dicabut. Hal ini dikarenakan pemberian izin melekat pada subjek penerima izin tersebut baik perorangan maupun badan hukum/tidak berbadan hukum. Selanjutnya, dapat mendirikan badan usaha yang dinilai sesuai dengan karakteristik dan visi dan misi yang diinginkan.

Nah selanjutnya mengenai izin depkes untuk produksi makanan usaha anda. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPOM No. hk.03.1.5.12.11.09955/2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (“Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011”). Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011 menjelaskan bahwa: “Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan Olahan Tertentu, Bahan Tambahan Pangan, Pangan Produk Rekayasa Genetika, dan Pangan Iradiasi.”

Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011 mewajibkan setiap pangan olahan untuk mendaftarkan pangan olahannya:

“Setiap Pangan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran.”

Pengecualian terhadap Industri Rumah Tangga terhadap wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011 berikut ini:

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)  Pangan Olahan yang:
a.      diproduksi oleh industri rumah tangga;
b.      mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar;
c.      dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan:
1.      sampel dalam rangka permohonan pendaftaran;
2.      penelitian;
3.      konsumsi sendiri; dan/atau
d.      digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.

(2) Jumlah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jumlah yang dibutuhkan hanya untuk keperluan terkait sesuai dengan hasil kajian kelayakan atas permohonan keperluan impotir pada saat pengajuan surat rekomendasi impor.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis Pangan Olahan yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
Terhadap pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 3 di atas, Industri Rumah Tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011 di bawah ini:
“Industri rumah tangga Pangan yang memproduksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Para produsen makanan selain diharuskan untuk mendaftarkan produksi minumannya juga harus memenuhi persayaratn untuk memberikan label pada produksinya sebagaimana dicantumkan pada Pasal 6 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011:

(1)      Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi.
(2)      Kriteria keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.     parameter keamanan, yaitu batas maksimum cemaran mikroba, cemaran fisik, dan cemaran kimia;
b.      parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku serta cara produksi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau cara distribusi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia; dan
c.      parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
(3)      Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memenuhi persyaratan label.
Untuk persyaratan mengenai label lebih diatur kembali di dalam PP No. 69/1999. Dalam label hasil produksi menurut Pasal 3 ayat (2) PP No. 69/1999 sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
a.      Nama produk;
b.      Dafrtar bahan yang digunakan;
c.      Berat bersih atau isi bersih;
d.      Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia; dan
e.      Tanggal, bulan, dam tahun kadaluarsa.

Jadi, anda harus mendaftarkan kepada BPOM untuk memproduksi pangan olahannya, kecuali Industri Rumah Tangga yang hanya memerlukan sertifikat pendaftarannya saja sebagaimana dijelaskan di atas.

Lalu bagaimana dengan bentuk usaha UD/PD untuk pabrik? Menurut UU No. 5 Tahun 1984. Industri adalah kegiatan ekonomi mengolah bahan mentah, barang baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Kemudian, Pasal 2 PP No. 13 Tahun 1995 menyatakan bahwa:
1.      setiap pendirian Persuahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
2.      Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Namun, Pasal 3 PP No. 13/1995 mengecualikan terhadap beberapa jenis industri tertentu dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri (“IUI”). Beberapa Jenis Industri  tertentu cukup diberikan Tanda Daftar Industri (“TDI”) yang diberlakukan sebagai Izin.

Ketentuan di atas ditegaskan kembali dalam Permen Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 yang menyatakan setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri Kecil. Pengertian Perusahaan Industri pada Permen Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Jenis industri tertentu menurut Permen Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 yang cukup diberikan TDI adalah Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut:

a.      Sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
b.      Di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
Adapun jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
Industri kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud di atas, meliputi jenis industri yang tercantum dalam huruf D Lampiran Permen Perindustrian No.07/M-IND/PER/5/2005 dan atau perubahannya, adapun beberapa di antara jenis industri dalam huruf D Lampiran Permen Perindustrian No.07/M-IND/PER/5/2005 adalah:
Direktorat Industri Pangan menangani:
·         Industri Pengolahan dan Pengawetan daging
·         Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
·         Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
·         Industri Susu
·         Industri Makanan dan Susu
·         Industri Gula
·         Industri Makaroni, Mie, Spagheti Bihun, So’un dan sejenisnya
·         Industri Rokok Kretek
·         Industri Minuman Ringan
·         Dan lain-lain yang tercantum dalam lampiran Huruf D Permen Perindustrian No.07/M-IND/PER/5/2005.

Akhirnya, pilihan mengenai badan usaha bergantung pada kebutuhan dan keinginan pengusaha dengan mempertimbangkan karakter jenis badan usaha. Pada prinsipnya, pabrik dapat berbentuk UD/PD sepanjang memiliki izin menjalankan usahanya yaitu berupa IUI ataupun TDI. Untuk mendirikan Perusahaan Industri tidak mewajibkan sebuah usaha industri harus berbentuk badan usaha tertentu, sebagaimana dijelaskan di atas Perusahaan Industri dapat berbentuk perorangan, badan usaha dan/atau badan hukum.

Nah apabila anda ingin hemat waktu, biaya dan tenaga dalam mengurus pendaftaran badan usaha ini, tinggal klik dan konsultasikan dengan kami di www.kontrakhukum.com untuk jasa pendampingan kebutuhan hukum badan usaha anda secara online.

Sampai jumpa di www.kontrakhukum.com

Salam hangat,
Dwinta, S. H.
www.kontrakhukum.com
PT Teras Perjanjian Digital
Jl. Raden Saleh Raya No. 46A, Cikini, Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia
email: info@kontrakhukum.com
Telephone:
0858.858.10545 (WA)
0822.692.67828

Twitter  : @kontrakhukum
FB  : fb.com/kontrakhukum
IG  : kontrakhukum
Linkedin : PT. Teras Perjanjian Digital

Rabu, 04 April 2018

Hak Cipta Sebuah Logo



Seorang teman yang bernama Bambang, bekerja di sebuah biro desain menceritakan kebingungannya. “Bagaimana hukumnya bila klien mendaftarkan paten logo yang saya ciptakan tanpa persetujuan saya? Bisakah saya meminta pertanggungjawaban atas perbuatan klien saya yang mematenkan terhadap karya saya tanpa sepengetahuan saya?”

Apakah anda juga merasakan kebingungan yang sama?

Singkat cerita, di sini pentingnya sebuah perjanjian. Logo sebagaimana yang dimaksud Bambang  diasumsikan berupa gambar. Dalam hal logo berupa gambar, logo yang dia buat dilindungi dengan hak cipta. Dalam hal ini, apabila dalam perjanjian kerja Bambang dengan biro tempat dia bekerja diperjanjikan bahwa hak cipta atas karyanya dipegang oleh biro tempatnya bekerja, maka yang punya hak cipta atas karya tersebut adalah biro tempatnya bekerja. Apabila tidak diperjanjikan, maka Bambang yang punya hak cipta atas karya ciptanya berupa logo tersebut.

Selanjutnya, Bambang harus melihat perjanjian pesanan antara biro tempatnya bekerja dengan klien. Jika tidak diperjanjikan siapa yang menjadi pemegang hak cipta, maka yang memegang hak cipta adalah dia atau biro tempat dia bekerja (jika diperjanjikan demikian dalam perjanjian kerja). Jika dalam perjanjian tersebut diperjanjikan bahwa klien yang akan memegang hak cipta, maka yang menjadi pemegang hak cipta adalah klien biro. Dalam hal pemegang hak cipta adalah Bambang atau biro tempat dia bekerja (bergantung pada kesepakatan dalam perjanjian kerja), jika klien mendaftarkan logo tersebut atas namanya, Bambang atau biro tempat dia bekerja mempunyai hak untuk meminta pembatalan pendaftaran logo tersebut oleh si klien.

Jika dalam perjanjian antara biro tempat Bambang bekerja dengan klien, diperjanjikan bahwa yang memegang hak cipta adalah klien biro, maka baik Bambang maupun biro tempat dia bekerja tidak mempunyai hak untuk meminta pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan (hak cipta) atas logo tersebut. Jadi, selalu hati-hati dengan perjanjian awal, karena hanya itu pegangan mutlak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Bagaimana ulasan lengkapnya melalui perspektif hukum? Pertama, kami perlu sampaikan bahwa untuk logo berupa gambar, perlindungannya bukan dengan paten. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Patenpaten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dalam hal logo berupa gambar, logo yang Bambang buat dilindungi dengan hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”), yang berbunyi sebagai berikut:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
a.       buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b.      ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c.       alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d.      lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e.       drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f.       karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g.      karya seni terapan;
h.      karya arsitektur;
i.        peta;
j.        karya seni batik atau seni motif lain;
k.      karya fotografi;
l.        Potret;
m.    karya sinematografi;
n.   terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o.      terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p.  kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q.      kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r.        permainan video; dan
s.       Program Komputer.

Selanjutnya, karena logo ini diciptakan berdasarkan pesanan dari klien kepada biro tempat Bambang bekerja, hal pertama yang seharusnya Bambang lakukan adalah melihat perjanjian antara biro tempat dia bekerja dan pihak klien. Apakah dalam perjanjian tersebut diatur mengenai siapa yang akan menjadi pencipta dan pemegang hak cipta?

Kemudian, Bambang harus juga melihat perjanjian kerja antara dia dan biro tempat dia bekerja, apakah diperjanjikan mengenai siapakah yang akan menjadi pemegang hak cipta atas suatu karya?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Hak Ciptakecuali diperjanjikan lainPencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Dalam hal tidak diperjanjikan siapa yang memegang hak cipta dalam perjanjian antara biro tempat Bambang bekerja dengan klien, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Hak Cipta, Bambang atau biro tempat dia bekerja adalah pemegang hak cipta atas logo tersebut (sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja). Sehingga jika klien mendaftarkan logo tersebut atas namanya, Bambang atau biro tempat dia bekerja mempunyai hak untuk meminta pembatalan pendaftaran logo tersebut oleh klien Anda, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 jo. Pasal 69 ayat (1) UU Hak Cipta sebagai berikut:

Pasal 97 UU Hak Cipta:
1.      Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
2.      Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 69 ayat (1) UU Hak Cipta:
Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.

Jika dalam perjanjian antara biro tempat Anda bekerja dengan klien Anda diperjanjikan bahwa yang memegang hak cipta adalah klien Anda, maka baik Anda maupun biro tempat Anda bekerja tidak mempunyai hak untuk meminta pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan (hak cipta) atas logo tersebut.

Jadi, ingat selalu untuk teliti dengan segala bentuk perjanjian, salah satunya perjanjian soal hak karya cipta ini. Nah apabila anda ingin hemat waktu, biaya dan tenaga dalam membuat atau mengecek keabsahan suatu perjanjian badan usaha, tinggal klik dan konsultasikan dengan kami di www.kontrakhukum.com untuk jasa pendampingan kebutuhan hukum anda secara online.


Salam hangat,

Dwinta, S. H.
www.kontrakhukum.com
PT Teras Perjanjian Digital
Jl. Raden Saleh Raya No. 46A, Cikini, Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia
email: info@kontrakhukum.com
Telephone:
0858.858.10545 (WA)
0822.692.67828

Twitter  : @kontrakhukum
FB  : fb.com/kontrakhukum
IG  : kontrakhukum
Linkedin : PT. Teras Perjanjian Digital

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Desain Interior

Interior Design  menurut  International Interior Design Association (IIDA)  adalah sebagai berikut. Interior design is a multi...