Minggu, 04 Februari 2018

Bagaimana Prosedur Perubahan Nama Yayasan?



Mungkin anda pernah mengalami dilema perubahan nama yayasan yang anda punya. Perubahan ini tentu berpengaruh pada keseluruhan akta dan dokumen menyangkut yayasan. Lalu, bagaimana pandangan hukumnya? Sebuah yayasan memang dapat melakukan perubahan nama. Perubahan nama yayasan ini dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dan didapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Pasal 18
(1)  Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
(2)  Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.   nama Yayasan; dan
b.   kegiatan Yayasan.
(3)  Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.
(4)  Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
(5) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri

Perubahan anggaran dasar yang diputuskan pembina di luar rapat pembina harus dinyatakan dalam akta Notaris. Jika dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar terdapat perubahan nama Yayasan, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan dari Menteri.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama yayasan dan perubahan kegiatan yayasan diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pengisian Format Perubahan tersebut juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung yang dimaksud berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.

Selain menyampaikan dokumen itu, pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Yayasan. Dokumen perubahan anggaran dasar tersebut disimpan oleh Notaris, yang meliputi:
a.   minuta akta perubahan anggaran dasar Yayasan;
b.   notulen rapat Pembina atau keputusan pembina di luar rapat pembina;
c.   fotokopi kartu nomor
d.   bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya;
e.   biaya persetujuan pemakaian nama Yayasan, jika perubahan dilakukan terhadap nama Yayasan; dan
f.    surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.

Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak tidak berlaku bagi Yayasan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.

Hal ini mungkin dirasa berat untuk anda yang ingin menghemat waktu dan fokus pada urusan anda yang lain. Nah, tinggal klik www.kontrakhukum.com untuk jasa pemenuhan kebutuhan hukum badan usaha anda. Semua dilakukan via online dengan cepat dan akurat. Tidak perlu janji temu serta hemat waktu dan biaya bukan?


Salam hangat,

Dwinta, S. H.

Twitter & Instagram: @olladwinta

PT Teras Perjanjian Digital
Jl. Raden Saleh Raya No. 46A, Cikini, Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia
email: info@kontrakhukum.com
Telephone: 
0858.858.10545 (WA)
0822.692.67828


Twitter  : @kontrakhukum 
FB  : fb.com/kontrakhukum
IG  : kontrakhukum
Linkedin : Kontrak Hukum


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Desain Interior

Interior Design  menurut  International Interior Design Association (IIDA)  adalah sebagai berikut. Interior design is a multi...