Minggu, 04 Februari 2018

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Saat Membuat Badan Usaha

Berencana membuat badan usaha? Ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan sebelum memulai. Mungkin anda butuh panduan dasar apa saja yang harus dipersiapkan? Simak penjelasan singkatnya di bawah ini ya.

1.    Perizinan Dasar
a.    Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan Anda, baik berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan harus diperhatikan bahwa objek dari perjanjian tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 1554 jo. Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), Anda sebagai penyewa wajib untuk menggunakan objek sewa sebagaimana tujuan sewa yang diberikan oleh si pemberi sewa, membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan, dan tidak diperkenankan untuk mengubah wujud maupun tataan objek yang disewa. Apabila Anda sebagai penyewa tidak menggunakan objek sewa sesuai dengan perjanjian sewa hingga menerbitkan suatu kerugian kepada pihak pemberi sewa, maka pemberi sewa dapat meminta pembatalan perjanjian sewa kepada Anda.

b.    Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")
Sebagai bahan perbandingan, apabila bangunan berada di Provinsi Jakarta, maka ketentuan IMB mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan (“Pergub DKI Jakarta 129/2012”).

IMB dipersyaratkan untuk kegiatan sebagai berikut:[1]
1)    mendirikan bangunan gedung baru;
2)    menambah luasan dan jumlah lantai bangunan gedung;
3)    merubah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung;
4)    merubah tampak bangunan gedung; dan
5)    merubah tata ruang/penggunaan ruang yang menggunakan dinding permanen.

Pelayanan IMB diterbitkan berdasarkan permohonan yang disampaikan melalui loket pelayanan di Kecamatan, Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.[2]

Bangunan gedung yang dimaksud di sini yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yangberfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus.[3] Bangunan untuk usaha yang akan Anda dirikan harus sesuai dengan peruntukan IMBnya.[4]

Perlu diperhatikan apakah IMB yang dimiliki oleh pemilik tanah dapat digunakan sebagai tempat usaha atau hanya izin untuk membangun rumah tinggal.


2.    Perizinan Kegiatan Usaha
Kami asumsikan bahwa bentuk usaha yang didirikan adalah Perusahaan Perorangan. Perusahaan perorangan ini bukanlah suatu persekutuan yang membutuhkan perjanjian di antara pendiri-pendirinya. Berdasarkan Pasal 1624 KUH Perdata, persekutuan berlaku sejak adanya perjanjian, jika dalam perjanjian ini tidak disyaratkan syarat lain. Adapun perjanjian yang dimaksud di sini dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian secara lisan. Sehingga, untuk Perusahaan Peorangan tidak diperlukan adanya perjanjian di antara para pendirinya, yang berarti tidak memerlukan akta pendirian perusahaan.

Anda kurang memberikan informasi mengenai berapa kekayaan bersih usaha Anda. Untuk menentukan usaha Anda termasuk usaha mikro, kecil atau menengah, harus dilihat berapa kekayaan bersihnya dan penjualan tahunan Anda.

Berdasarkan keterangan Anda bahwa penjualan sehari adalah Rp 50ribu, maka kami berasumsi hasil penjualan Anda setahun adalah Rp 18juta. Berdasarkan hasil penjualan tersebut, usaha Anda termasuk usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.[5] Kriteria usaha mikro yaitu:[6]
a.    memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.    memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

Lebih lanjut terkait perizinan kegiatan usaha, dapat dilengkapi dokumen sebagai berikut:
a.    Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")
Berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU 3/1982”), yang dimaksud denganDaftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU 3/1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.[7]

Perusahaan yang dimaksud adalah Perusahaan yang berbentuk:[8]
a.    Perseroan Terbatas;
b.    Koperasi;
c.    Persekutuan Komanditer (CV);
d.    Firma (Fa);
e.    Perorangan;
f.     Bentuk Lainnya; dan
g.    Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilyah Republik Indonesia

Sebagai asumsi apabila bentuk perusahaan yang ingin dibentuk adalah salah satu dari bentuk usaha yang diatur di atas, maka daftar perusahaan wajib untuk dilaksanakan.

Namun, apabila bentuk perusahaan yang akan dibentuk adalah perusahaan kecil, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 3/1982, terdapat pengecualian kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan bagi perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Namun perusahaan kecil perorangan tetap dapat mendaftarkan perusahaannya guna mendapatkan TDP untuk kepentingan tertentu, apabila perusahaan tersebut menghendaki.

Jadi, apabila perusahaan yang akan dibentuk merupakan perusahaan kecil pada dasarnya tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran perusahaan, namun apabila dikehendaki untuk kepentingan tertentu, tetap dapat mengajukan permohonan pendaftaran perusahaan tersebut.

b.    Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) menyatakan:

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Pasal ini yang menjadi dasar hukum penerbitan SIUP. Tanpa memiliki SIUP, ancaman pidana bagi pelaku usaha adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.[9]

Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memilki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag 46/2009”), terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:
1)    Usaha Perseorangan atau persekutuan;
2)    Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknyaatau anggota keluarga terdekat; dan
3)    Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50juta tidak termasuk tanah dan bangunan.

Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat memperoleh SIUP Mikro apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut.[10]

Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")
Memiliki NPWP atas nama pemilik/ penanggung jawab perusahaan.


Hal ini mungkin dirasa berat untuk anda yang ingin menghemat waktu dan fokus pada urusan anda yang lain. Nah, tinggal klik www.kontrakhukum.com untuk jasa pemenuhan kebutuhan hukum badan usaha anda. Semua dilakukan via online dengan cepat dan akurat. Tidak perlu janji temu serta hemat waktu dan biaya bukan?


Salam hangat,

Dwinta, S. H.

Twitter & Instagram: @olladwinta

PT Teras Perjanjian Digital
Jl. Raden Saleh Raya No. 46A, Cikini, Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia
email: info@kontrakhukum.com
Telephone: 
0858.858.10545 (WA)
0822.692.67828


Twitter  : @kontrakhukum 
FB  : fb.com/kontrakhukum
IG  : kontrakhukum
Linkedin : Kontrak Hukum


1 komentar:

  1. BERITA BAIK UNTUK SEMUA ORANG

    saya adalah perancang busana dan saya ingin menggunakan media ini untuk memberi tahu setiap orang untuk berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di internet, begitu banyak kreditur pinjaman di sini adalah penipu dan mereka ada di sini. curang Anda dengan susah payah uang Anda, saya mengajukan pinjaman sekitar Rp500,000,000 wanita di Malaysia dan saya kehilangan sekitar 24 juta tanpa mengambil pinjaman, saya membayar hampir 24 juta masih saya tidak mendapatkan pinjaman dan bisnis saya adalah Tentang menabrak karena hutang.

    Sebagai pencarian saya untuk perusahaan pinjaman pribadi yang andal, saya melihat iklan online lainnya dan nama perusahaannya adalah fancy loan company. Saya kehilangan jumlah 15 juta dengan mereka dan sampai hari ini, saya tidak pernah menerima pinjaman yang saya usulkan.

    Tuhan jadilah kemuliaan, teman-teman saya yang mengajukan pinjaman juga menerima pinjaman semacam itu, mengenalkan saya kepada perusahaan yang dapat dipercaya dimana Ibu Suzan bekerja sebagai manajer cabang, dan saya mengajukan pinjaman sebesar Rp700.000.000 dan mereka meminta surat kepercayaan saya, Dan setelah mereka selesai memverifikasi detail saya, pinjaman tersebut disetujui untuk saya dan saya pikir itu adalah sebuah lelucon, dan mungkin inilah salah satu tindakan curang yang membuat saya kehilangan uang, tapi saya tercengang. Ketika saya mendapat pinjaman saya dalam waktu kurang dari 6 jam dengan suku bunga rendah 2% tanpa agunan.

    Saya sangat senang karena ALLAH menggunakan teman saya yang menghubungi mereka dan mengenalkan saya kepada mereka dan karena saya diselamatkan dari membuat bisnis saya melonjak ke udara dan dilikuidasi dan sekarang bisnis saya terbang tinggi dalam bahasa Indonesia dan tidak ada yang akan mengatakannya Dia tidak tahu tentang Anniesa Hasibuan perusahaan mode saya

    Jadi saya saran setiap orang yang tinggal di Indonesia dan negara lain yang membutuhkan pinjaman untuk satu tujuan atau yang lain untuk silahkan kontak
    Ibu Suzan email: (Suzaninvestment@gmail.com)

    Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: (Amisha1213@gmail.com), dan maria yang baru saja mendapat pinjaman dari suzan di: (maaria9925@gmail.com) dan Karina yang memperkenalkan dan bercerita tentang Ibu Suzan, dia juga mendapat pinjaman baru dari Ibu Suzan, Anda juga dapat menghubungi dia melalui email-nya:( Lukman.karina@yahoo.com).

    BalasHapus

Mengenal Lebih Jauh Tentang Paten

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Paten adalah “hak eksklusif yang diberi...